Aspirasi Publik
Musi Rawas Utara – Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2023 menyimpan sejumlah kejanggalan serius yang patut dicermati publik dan aparat penegak hukum. Hasil penelusuran terhadap dokumen resmi yang ditandatangani oleh Bupati menunjukkan indikasi kelemahan sistemik, potensi kerugian negara, dan dugaan praktik penganggaran manipulatif. Senin, (03/06/2024).
Pada pos Pendapatan Daerah, pemerintah menargetkan Rp1,355 triliun, namun realisasi hanya mencapai Rp1,275 triliun atau sekitar 94,10%. Meski angka ini terlihat cukup tinggi, namun fakta di balik angka mengindikasikan masalah laten. Beberapa jenis pendapatan yang menjadi andalan justru tidak mencapai target, bahkan terdapat penyusutan drastis dibanding tahun sebelumnya (target ambisius, realisasi gagal total).
Misalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp20,5 miliar dari target Rp18,9 miliar, memang melampaui target (107%), namun secara substansi PAD masih sangat kecil kurang dari 2% dari total pendapatan daerah. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih mendominasi.
Dari sisi belanja, total anggaran sebesar Rp1,603 triliun hanya terserap Rp1,459 triliun atau 91%. Namun, dalam rincian belanja, ada ketimpangan besar antara belanja operasional yang terserap 91% dan belanja modal yang hanya 84%. Ini menandakan lemahnya realisasi pembangunan fisik dan infrastruktur. Sementara itu, belanja pegawai dan honorarium tetap menjadi beban utama, menyedot hampir setengah total belanja operasional. Belanja jauh dari optimal, siapa diuntungkan?.
Celakanya, meskipun serapan belanja rendah, anggaran pembiayaan justru tetap diserap penuh. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp118,9 miliar dicairkan 100%, tanpa penjelasan detail siapa penerimanya dan untuk program apa. Ini membuka ruang spekulasi adanya praktik “cuci anggaran” atau permainan dalam pembiayaan yang sulit dilacak.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 dilaporkan mencapai Rp116,9 miliar, angka yang mengejutkan di tengah rendahnya belanja modal. Dalam tata kelola keuangan daerah, Silpa besar bisa menjadi indikator lemahnya perencanaan atau indikasi pengendapan dana tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi dipertanyakan?
Silpa besar berpotensi menjadi celengan politik bagi elite daerah menjelang kontestasi elektoral, apalagi jika disandingkan dengan serapan anggaran yang rendah pada sektor-sektor prioritas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.
Dari investigasi ini, muncul dugaan adanya modus operandi yang sistemik:
- Pemerintah menetapkan target anggaran tinggi.
- Realisasi belanja (terutama modal) ditekan di bawah target.
- Silpa ditinggikan untuk menjadi “aset cair” pada tahun berikutnya.
- Dana besar tersimpan tanpa akuntabilitas jelas.
Jika pola ini terus dibiarkan, maka bukan hanya kualitas pembangunan yang dikorbankan, tetapi juga potensi kerugian negara yang akan terus membesar.
Catatan Redaksi
Investigasi ini merupakan bagian dari komitmen AspirasiPublik.id untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas tata kelola keuangan daerah. Kami membuka ruang hak jawab kepada pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, DPRD, dan instansi terkait lainnya atas temuan ini.
DISCLAIMER HAK JAWAB
Berita ini disusun berdasarkan dokumen resmi APBD dan hasil analisis independen. Bila ada pihak yang merasa keberatan atas isi pemberitaan ini, redaksi membuka ruang hak jawab sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kontak resmi 081378437128.
Komentar