MUSI RAWAS – Penggerebekan tiga gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM subsidi di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) penghubung Lubuk Linggau–Musi Rawas Utara (Muratara), Selasa (21/4/2026), membuka tabir praktik lama yang selama ini seolah dibiarkan tumbuh di jalur strategis tersebut.
Operasi yang dipimpin Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Ahmad Budi Martoni, tidak sekadar menemukan pelanggaran biasa. Dari lokasi, aparat menyita puluhan ton BBM subsidi mulai dari solar, pertalite hingga minyak tanah yang diduga kuat ditimbun untuk kepentingan distribusi ilegal.
“Betul, ada tiga gudang yang kita gerebek. Di sana ditemukan puluhan ton BBM subsidi yang ditimbun pelaku,” ungkap Ahmad Budi Martoni, Rabu (22/4/2026).
Sebanyak 14 orang turut diamankan, mulai dari sopir, pemilik gudang, hingga pekerja lapangan. Namun, angka tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru: apakah mereka hanya pelaku lapis bawah dalam jaringan yang lebih besar?
Secara geografis, Jalinsum yang menghubungkan Lubuk Linggau–Muratara dikenal sebagai jalur vital distribusi barang dan energi. Kondisi ini menjadikannya titik rawan praktik penyimpangan, termasuk penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Praktik seperti ini hampir mustahil berjalan tanpa sistem yang rapi. Pengadaan gudang, distribusi dalam jumlah besar, hingga pergerakan armada tentu membutuhkan koordinasi yang tidak sederhana. Artinya, ada indikasi kuat keterlibatan jaringan yang lebih luas—bukan sekadar pemain kecil.
Kasus ini juga menyeret pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dari berbagai pihak terkait. Distribusi BBM subsidi sejatinya berada dalam pengendalian ketat, baik oleh regulator maupun operator distribusi.
Lolosnya puluhan ton BBM hingga bisa ditimbun di tiga gudang berbeda menunjukkan adanya celah besar dalam sistem kontrol. Apakah pengawasan di lapangan lemah, atau justru ada pembiaran?
Penimbunan BBM subsidi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial. BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil, namun dalam praktiknya justru dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir pihak.
Jika praktik ini berlangsung lama, maka kerugian negara dan masyarakat tidak bisa dianggap kecil. Selain merugikan keuangan negara, distribusi BBM menjadi tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu kelangkaan di tingkat konsumen.
Polda Sumsel menyatakan masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain.
“Kami masih melakukan pendalaman siapa saja yang terlibat. BBM yang ditemukan adalah jenis subsidi,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi kunci. Publik kini menunggu sejauh mana aparat mampu menembus lapisan atas dari praktik ini. Apakah pengungkapan akan berhenti pada pekerja lapangan, atau benar-benar menyasar aktor utama di balik jaringan penimbunan BBM subsidi?
Kasus ini menjadi ujian serius: antara penegakan hukum yang tuntas atau sekadar operasi rutin tanpa efek jera. (A’ak)
Komentar