Krisis Beruntun di Lapas, Komisi XIII Desak Reformasi Sistem Pemasyarakatan

Aspirasi Publik

Jakarta, 8 Mei 2025 — Asap ketidakberesan kembali mengepul di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImiPas), kali ini dari Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Hanya berselang beberapa hari dari tragedi pesta miras maut di Lapas Bukittinggi yang menewaskan dua narapidana, kericuhan kembali pecah, memicu kekhawatiran akan sistem pemasyarakatan yang kian rapuh.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Sohe, menyebut kejadian beruntun ini sebagai “bom waktu” yang akhirnya meledak di hadapan publik. Ia menyayangkan lemahnya pengawasan dan buruknya sistem pembinaan yang selama ini diterapkan di berbagai lembaga pemasyarakatan.

“Kami menerima banyak laporan terkait ketidaksesuaian sistem keamanan dan pembinaan di Lapas. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi sistemik,” tegas Prana.

Komisi XIII mendorong agar KemenImiPas segera merevisi kebijakan pembinaan dan keamanan lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh, termasuk dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan bersama para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Prana mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera membentuk Tim Investigasi Independen untuk turun langsung ke lapangan dan mengungkap akar persoalan yang terjadi di berbagai Lapas di Indonesia.

Khusus untuk insiden di Lapas Narkotika Muara Beliti, Prana menekankan pentingnya pengusutan motif kerusuhan dan pemberian sanksi tegas terhadap petugas yang terbukti lalai atau bahkan terlibat.

“Saya sudah berkali-kali sampaikan dalam RDP dengan Pak Menteri: kerusakan alat keamanan seperti metal detector dan X-ray di hampir seluruh lapas membuka celah bagi peredaran barang terlarang, dari HP hingga narkoba. Ini juga memperbesar potensi suap kepada oknum sipir nakal,” ujarnya.

Dari informasi lapangan, kericuhan di Muara Beliti diduga dipicu oleh razia petugas yang menyita sejumlah telepon genggam milik warga binaan. Penolakan atas penyitaan itu memantik kemarahan hingga berujung pada bentrokan.

Kejadian ini kembali menelanjangi lemahnya kontrol internal di lembaga pemasyarakatan, sekaligus menjadi peringatan keras bahwa pembiaran dan pembungkaman masalah bukan lagi pilihan. Reformasi pemasyarakatan harus menjadi agenda prioritas nasional sebelum tragedi demi tragedi terus terulang. (Diah)