Aspirasi Publik
Musi Rawas Utara – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali menampilkan catatan keuangan yang tampak mengesankan. Dalam Laporan Operasional dan Realisasi Anggaran Tahun 2023, Pemkab mencatat surplus operasional sebesar Rp279,5 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp236,4 miliar. Namun, di balik angka-angka “cetak tebal” tersebut, terdapat potensi penyimpangan yang tidak bisa diabaikan. Kamis, (18/7/2024).
Berdasarkan dokumen Laporan Operasional Tahun 2023, ditemukan beberapa indikasi kelemahan pengelolaan keuangan yang berpotensi merugikan daerah:
Kenaikan drastis PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Rp45,4 miliar (2022) menjadi Rp65,3 miliar (2023), utamanya dari retribusi dan pendapatan lainnya yang sah, patut dicurigai sebagai hasil manipulasi atau pencatatan tak akurat. Apakah benar ada lonjakan riil? Atau hanya permainan angka untuk memenuhi target kinerja?
Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp883,9 miliar menjadi penopang utama pendapatan. Namun, dana ini digunakan tanpa transparansi terhadap realisasi di sektor-sektor publik penting seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur.
Pos pengeluaran “belanja operasional” mencetak angka fantastis: Rp1,038 triliun. Di dalamnya tersembunyi:
- Belanja pegawai: Rp244,4 miliar
- Belanja barang dan jasa: Rp148,6 miliar
- Belanja hibah: Rp50,9 miliar
- Belanja bantuan sosial: Rp130,9 miliar
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa beberapa kegiatan pelayanan dasar dikurangi secara diam-diam, sehingga menghemat anggaran namun mengorbankan kepentingan masyarakat. Efeknya, Pemkab bisa mencatat surplus tinggi, namun di lapangan pelayanan makin buruk.
Belanja modal minim, hanya Rp240,6 miliar dari total belanja Rp1,038 triliun. Artinya, hanya sekitar 23% digunakan untuk pembangunan atau investasi jangka panjang. Sisanya hanya untuk belanja rutin. Data ini diperkuat oleh dokumen berupa Laporan Realisasi APBD 2023, yang menunjukkan:
- Angka realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, namun tidak dijelaskan penyebabnya.
- Tidak ada informasi rinci mengenai pengembalian sisa anggaran atau pengalihan belanja untuk sektor prioritas.
Dengan struktur anggaran yang bias ke belanja pegawai dan bansos, namun minim investasi riil dan transparansi, potensi kerugian negara tak langsung mengintai, terutama jika belanja digunakan untuk kepentingan politis atau proyek siluman. Apalagi menjelang pilkada dan tahun politik.
Tuntutan Publik agar dilakukan Audit forensik dan keterbukaan. Laporan ini menyimpulkan bahwa surplus keuangan Muratara 2023 bukan prestasi, melainkan sinyal bahaya. Publik menyerukan:
- BPK RI dan APIP segera melakukan audit investigatif dan forensik atas belanja tahun 2023.
- Ombudsman memeriksa kualitas layanan publik yang diduga dikorbankan demi citra anggaran.
- Kejaksaan menelusuri penggunaan dana bansos dan hibah yang diduga digunakan untuk pencitraan dan pengkondisian politik.
Catatan Redaksi:
Berita ini ditulis berdasarkan dokumen laporan keuangan resmi Pemkab Muratara tahun anggaran 2022 dan 2023, serta analisis redaksi terhadap struktur dan tren belanja. Pemerintah Kabupaten Muratara dipersilakan memberikan hak jawab untuk klarifikasi, pembantahan, atau perbaikan fakta yang dianggap tidak akurat.
DISCLAIMER HAK JAWAB
Berita ini disusun berdasarkan dokumen resmi APBD dan hasil analisis independen. Bila ada pihak yang merasa keberatan atas isi pemberitaan ini, redaksi membuka ruang hak jawab sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kontak resmi 081378437128.
Komentar