Muratara, 07/2/2025 – Aspirasipublik.id | Dalam sebuah investigasi mendalam selama sebulan terakhir, tim redaksi Aspirasipublik.id menelusuri indikasi kuat praktik penyimpangan anggaran honorarium di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Total anggaran yang dialokasikan untuk honorarium di bawah dinas ini mencapai Rp19.128.457.830. Namun, investigasi kami menemukan empat lapisan skandal yang mengarah pada potensi kerugian negara dalam jumlah signifikan.
1. Mark-Up Jumlah Penerima Honor
Di Kecamatan Karang Jaya tercatat alokasi Rp1.121.900.000 untuk 100 orang, dan di Kecamatan Ulu Rawas Rp883.790.000 untuk 89 orang. Namun, verifikasi di lapangan menunjukkan jumlah penerima yang aktif tidak sebanding dengan yang tercantum. Nama-nama yang tidak lagi bertugas atau bahkan tidak pernah menjadi bagian dari unit kerja tetap muncul dalam daftar penerima.
2. Pencatatan Fiktif
Dokumen SPJ menunjukkan pembayaran kepada individu-individu yang tak bisa diverifikasi keberadaannya. Bahkan terdapat data penerima yang identitasnya tidak ditemukan dalam basis kepegawaian resmi. Pencatatan fiktif ini dilakukan dengan memanipulasi daftar kehadiran dan surat tugas palsu.
3. Penyimpangan Alokasi Dana
Meskipun dalam DPA disebutkan transfer dana pusat sebesar Rp6 miliar, realisasi yang terlacak hanya sekitar Rp2.005.690.000 di dua kecamatan. Artinya, ada selisih sekitar Rp3.994.310.000 yang tidak jelas peruntukannya. Saat ditelusuri, tidak ada laporan kegiatan atau dokumentasi yang bisa menjelaskan kemana aliran dana tersebut.
4. Manipulasi Laporan Keuangan
Dugaan terakhir yang paling serius adalah adanya manipulasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Modus yang digunakan meliputi penggunaan bukti fiktif, rekayasa penerima, serta pencampuran laporan palsu dengan yang riil untuk mengaburkan audit. Bahkan ditemukan laporan kegiatan 100% rampung padahal tidak pernah dilaksanakan.
Keempat modus ini menunjukkan bukan hanya kelalaian administratif, tapi indikasi kuat praktik korupsi yang dilakukan secara sistematis. Ketiadaan mekanisme pengawasan internal yang efektif di Dinkes Muratara membuat praktik ini terus berjalan tanpa hambatan.
Beberapa pihak yang kami hubungi termasuk Dinkes, Inspektorat, belum memberikan jawaban resmi atas temuan ini. Sementara itu, dorongan dari masyarakat sipil agar Kejaksaan dan Tipikor Polres Musi Rawas Utara turun tangan semakin menguat.
“Kalau laporan saja sudah direkayasa, ini bukan cuma soal etika birokrasi. Ini pidana,” ujar Direktur Forum Anggaran Rakyat (FAR).
Investigasi ini akan kami teruskan ke pihak-pihak berwenang dan menjadi perhatian khusus dalam edisi mendatang. Publik berhak tahu ke mana larinya uang untuk layanan kesehatan mereka.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya dan/atau pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi.
Aspirasipublik.id menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi dalam setiap pemberitaan. Kami memberikan ruang hak jawab kepada setiap pihak yang merasa dirugikan atau tidak sesuai fakta dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Silakan sampaikan hak jawab, klarifikasi, atau koreksi melalui email: redaksi@aspirasipublik.id atau WhatsApp ke: 081379437128.
Komentar