Muratara, 29/1/2025 – AspirasiPublik.id | Setelah mencuat dugaan mark-up, pencatatan fiktif, dan ketimpangan alokasi dana honorarium, investigasi mendalam mengarah pada akar masalah yang lebih sistemik: potensi manipulasi laporan keuangan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Sumber dari internal Pemkab menyebutkan bahwa angka-angka dalam laporan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kemungkinan besar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Ada selisih antara nominal yang ditransfer dan realisasi di unit kerja. Tapi laporan SPJ disusun seolah dana sudah terserap sempurna. Kalau dicek fisik, nyaris tak ada buktinya,” ujar salah satu Analis menyikapi soal laporan tersebut.
Modus dugaan manipulasi ini dilakukan melalui beberapa pola:
1. Penggunaan bukti fiktif: Kwitansi, daftar hadir, dan rekapitulasi yang tidak ditandatangani langsung oleh penerima honor.
2. Rekayasa data penerima: Nama-nama dimasukkan ke daftar honor tetapi tidak ada verifikasi lapangan.
3. Penggabungan laporan fiktif dengan laporan riil: Untuk mengelabui proses pemeriksaan.
Dalam struktur APBD, belanja langsung seperti honorarium sangat rentan dimanipulasi karena minimnya kontrol dari instansi vertikal dan lemahnya sistem monitoring internal.
Lebih ironis, dalam beberapa laporan kegiatan, ditemukan inkonsistensi antara realisasi anggaran dan output kegiatan. “Kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, tapi dalam laporan SPJ-nya disebut sudah rampung 100%,” ujar sumber lainnya dari lingkungan puskesmas.
Ketua salah satu LSM pengawas anggaran, Hafidz Nuh mendesak agar APH turun tangan. “Kalau laporan keuangannya saja sudah dimanipulasi, ini bukan lagi kelalaian administratif, tapi indikasi pidana korupsi yang harus diusut tuntas.”
Sementara itu, Dinkes Muratara hingga berita ini diterbitkan belum juga memberikan klarifikasi atas pertanyaan resmi yang dilayangkan redaksi.
Dalam waktu dekat, tim investigasi AspirasiPublik.id akan menelusuri lebih dalam jaringan pelaku di balik dugaan manipulasi ini. Apakah ini praktik individual atau justru dilakukan secara sistematis dalam struktur birokrasi?
Dengan tiga laporan ini, publik kini memiliki potret utuh tentang indikasi penyimpangan di Dinas Kesehatan Muratara. Apakah aparat penegak hukum akan bergerak? Atau justru diam membiarkan uang rakyat terus bocor tanpa pertanggungjawaban?
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya dan/atau pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi.
Aspirasipublik.id menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi dalam setiap pemberitaan. Kami memberikan ruang hak jawab kepada setiap pihak yang merasa dirugikan atau tidak sesuai fakta dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Silakan sampaikan hak jawab, klarifikasi, atau koreksi melalui email: redaksi@aspirasipublik.id atau WhatsApp ke: 081379437128.
Komentar