PALEMBANG – DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel. Hal ini tercermin dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Sumsel, Rabu (4/6/2025), yang mengagendakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, hadir lengkap unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda Sumsel Edward Candra, serta seluruh kepala OPD. Puncaknya, Sumsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut—sebuah capaian luar biasa yang mencerminkan konsistensi dan komitmen bersama membangun pemerintahan yang transparan.
“Ini bukan sekadar prestasi teknis, tetapi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada rakyat,” tegas Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE., MM., dalam sambutannya.
Menurut Andie, keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa DPRD Sumsel tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, tetapi juga aktif mendorong reformasi birokrasi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Ia mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah provinsi yang telah bekerja keras mengikuti prinsip akuntabilitas dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara konsisten.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi fondasi menuju peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. “Ini hasil kerja kolektif, bukan individual. Yang terpenting adalah tindak lanjutnya, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, menyebutkan bahwa capaian Sumsel sangat layak diapresiasi, karena diperoleh melalui pelaksanaan rencana aksi yang tepat dan keseriusan menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya.
“Sumsel menjadi contoh baik nasional dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Tidak banyak provinsi yang bisa konsisten selama 11 tahun,” ungkap Sarjono.
Dengan pencapaian ini, Ketua DPRD Sumsel menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal akuntabilitas penggunaan APBD, serta memperkuat peran DPRD sebagai representasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
“Prestasi ini harus memacu kita untuk bekerja lebih baik, lebih transparan, dan lebih dekat dengan aspirasi masyarakat,” pungkas Andie (Adv)
Komentar