Palembang – Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali menjadi panggung penting bagi akuntabilitas keuangan daerah. Dalam sidang yang digelar Senin (16/6/2025) di Ruang Paripurna DPRD Sumsel, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum seluruh fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, didampingi Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam, rapat ini mencerminkan sinergi kritis antara legislatif dan eksekutif. H. Nopianto menegaskan bahwa sidang paripurna ini akan diskors hingga 7 Juli 2025, dengan pembahasan teknis dilanjutkan di komisi-komisi mulai 20 hingga 25 Juni.
Dalam pidatonya, Cik Ujang menjawab secara sistematis berbagai kritik dan saran dari fraksi, terutama terkait realisasi belanja daerah yang dinilai belum maksimal. Ia menjelaskan bahwa meskipun terjadi penundaan pembayaran, program dan investasi strategis tetap berjalan sesuai rencana.
Tak hanya itu, dalam isu penguatan BUMD, ia menegaskan langkah-langkah konkret seperti pelaksanaan uji kelayakan dan dorongan reformasi SOP sebagai upaya menuju tata kelola perusahaan daerah yang sehat dan profesional.
Isu Silpa juga menjadi perhatian utama. Cik Ujang mengakui adanya kekeliruan dalam penggunaan Silpa tahun berjalan dan berkomitmen memperbaiki perencanaan keuangan yang lebih akuntabel. “Masukan DPRD adalah cermin demokrasi yang sehat. Kami tidak hanya mendengar, tapi menindaklanjuti,” ujarnya.
Rapat ini sekaligus menunjukkan bagaimana DPRD Sumsel, sebagai lembaga representasi rakyat, aktif menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan fiskal daerah. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Sumsel Hj. Anita Noeringhati yang juga terus memantau jalannya agenda-agenda strategis, DPRD mempertegas posisinya sebagai mitra kritis eksekutif dalam menjaga integritas dan efisiensi anggaran publik.
Komentar