Palembang – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (11/6/2025).
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Nopianto, S.Sos., M.M. dan didampingi Wakil Ketua Ilyas Pandji Alam, rapat tersebut menjadi ajang penting bagi fraksi-fraksi untuk memberikan evaluasi kritis terhadap pengelolaan anggaran tahun berjalan.
Dalam forum tersebut, mayoritas fraksi menyoroti perlunya:
- Peningkatan PAD dengan menggali potensi sektor unggulan
- Penguatan sistem pengawasan belanja daerah
- Transparansi dan akuntabilitas program yang dijalankan
“Penting bagi Pemprov untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program, termasuk bagaimana belanja publik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar salah satu juru bicara fraksi.
Adapun delapan fraksi yang menyampaikan pandangan yakni:
- Fraksi Golkar
- Fraksi Gerindra
- Fraksi NasDem
- Fraksi PDI Perjuangan
- Fraksi Demokrat
- Fraksi PKB
- Fraksi PKS
- Fraksi PAN
Meskipun menerima Raperda untuk tahap pembahasan lebih lanjut, seluruh fraksi memberikan catatan kritis dan rekomendasi kepada eksekutif.
Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, menyampaikan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti semua masukan secara terukur dan konstruktif, guna memastikan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
“Masukan dari fraksi akan kami kaji dan jawab dalam Rapat Paripurna ke-15 pada Senin, 16 Juni 2025, sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas publik,” ujarnya. (Adv)
Komentar