Jakarta, 21 Mei 2025 — Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta para Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan se-Wilayah Timur, dengan agenda utama “Reformasi Sistem Pemasyarakatan demi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang Berkualitas dan Berkeadilan.”
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, H. SN Prana Putra Sohe, kembali menegaskan pentingnya revitalisasi sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ia menyoroti perlunya peningkatan teknologi deteksi sebagai bagian integral dari reformasi pemasyarakatan yang tengah digulirkan.
“Beberapa kejadian di masa lalu, termasuk insiden kericuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel, menjadi pengingat serius bahwa sistem keamanan di lapas perlu perhatian khusus,” tegas Prana Putra.
Menurutnya, langkah reformasi tidak akan efektif tanpa pemanfaatan maksimal teknologi keamanan. Ia mendorong agar sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkumham dialokasikan untuk pengadaan dan pembaruan alat deteksi seperti X-ray, metal detector, CCTV, serta pembangunan command center di tiap kantor wilayah sebagai pusat pemantauan.
“Kolaborasi antara profesionalisme pegawai dengan dukungan teknologi yang memadai akan menciptakan pengawasan yang lebih efektif terhadap WBP maupun petugas. Jika ini diterapkan secara konsisten, insya Allah kejadian seperti yang lalu tidak akan terulang,” tutupnya.
Komentar