Berita Investigasi Opini
Beranda » Berita » PDAM TBS Lubuklinggau Gagal Melayani, Kini Jadi Alat Bagi-Bagi Kursi Politik?

PDAM TBS Lubuklinggau Gagal Melayani, Kini Jadi Alat Bagi-Bagi Kursi Politik?

Oplus_131072
Baca Yang Lain+

    Aspirasi Publik 23 Mei 2025
    Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau layak disebut gagal. Gagal menjaga mutu pelayanan air bersih. Gagal menjawab keluhan pelanggan yang menumpuk. Gagal menjadi tulang punggung layanan publik yang vital.

    Tetapi yang lebih fatal institusi ini kini terancam dikorbankan demi kepentingan politik kekuasaan.

    Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, secara terbuka menyampaikan rencana mengganti Direktur PDAM saat memberi sambutan dalam acara partai politik.

    Miris, bukan? Di tengah krisis layanan PDAM, panggung politik malah digunakan untuk “mengumumkan” pengisian jabatan strategis publik oleh Ketua DPD PKS, H. Suhada. Apakah PDAM kini bagian dari “jatah partai”?

    Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi, dengan cukup elegan namun tegas menyampaikan kritik. Bahwa pergantian bukan sekadar mencopot dan menunjuk.

    Rp43 Miliar “Lenyap” dari Anggaran Gaji ASN: Ada Pegawai Fiktif di Balik Angka?

    Butuh evaluasi menyeluruh. Apakah manajerial yang buruk, infrastruktur yang kolaps, atau korupsi struktural internal?

    Tanpa menjawab pertanyaan ini, pergantian hanya kosmetik kekuasaan.

    Lebih lanjut, Yulian mengingatkan prosedur fit and proper test, seleksi terbuka, dan kualifikasi yang layak. Sebab Direktur PDAM bukan jabatan basa-basi.

    Ia bukan hadiah bagi tim sukses atau penghargaan bagi loyalis partai. Ini posisi teknokrat. Seorang profesional harus memimpin PDAM, bukan politisi dengan ambisi tambahan.

    Masyarakat harus bersuara. Jika pergantian dilakukan secara ugal-ugalan, tanpa prosedur dan transparansi, maka itu penghinaan terhadap hak publik untuk mendapatkan air bersih yang layak.

    “Yoppy Ingkar Janji”: Teriakan Mahasiswa Menggugat Legitimasi Moral Wali Kota Lubuklinggau

    Jabatan publik bukan warisan politik. Jika PDAM gagal hari ini, dan tetap gagal di tangan “titipan politik”, maka jelas: kegagalan itu sistemik, bukan personal.

    Sudah saatnya PDAM TBS dibersihkan dari kepentingan politik. Karena air bukan milik partai. Tapi milik rakyat.

    Disclaimer Redaksi
    Tulisan ini merupakan karya jurnalistik dalam bentuk opini dan/atau analisis investigatif berdasarkan fakta yang tersedia di ruang publik, pernyataan narasumber resmi, serta hasil penelusuran redaksi. Redaksi Aspirasipublik.id berkomitmen pada prinsip jurnalisme independen dan menyajikan informasi demi kepentingan publik.

    Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak mendapatkan kesempatan klarifikasi, atau memiliki informasi pembanding, redaksi membuka ruang untuk hak jawab dan/atau permintaan koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Silakan menghubungi kami melalui WhatsApp: 081379437128

    Misteri Rp43 Miliar yang “Menguap” Pemerintah Kota Pangkas Anggaran Pegawai Tanpa Penjelasan

    Komentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    × Advertisement
    × Advertisement