Palembang – Dalam upaya mengawal akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mitra usaha daerah menggelar Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun 2024. Rangkaian pembahasan ini berlangsung intensif selama hampir tiga pekan, sejak 24 Maret hingga 12 April 2025.
Rapat-rapat ini menjadi salah satu instrumen pengawasan DPRD yang dikomandoi langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, sebagai wujud konkret penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan.
“Melalui rapat kerja ini, kami pastikan bahwa laporan tertulis dari OPD dikonfirmasi langsung dengan fakta di lapangan. Rekomendasi dari setiap pansus nantinya akan menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan secara formal kepada pimpinan OPD untuk perbaikan ke depan,” tegas Andie Dinialdie.
Pansus-Pansus DPRD Bahas Tuntas Seluruh Spektrum Pemerintahan
Rapat kerja yang melibatkan lima pansus ini mengulas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Berikut rangkuman kerja masing-masing pansus:
Pansus I, diketuai Hj. Meilinda, membahas sektor tata kelola administrasi pemerintahan. Pembahasan dimulai pada 25 Maret 2025 dengan Sekretariat Daerah, Biro Humas Protokol, dan Biro Umum, serta dilanjutkan dengan sejumlah OPD strategis hingga 12 April 2025 bersama KPU Sumsel.
Pansus II menyoroti bidang pertanian, perikanan, koperasi, serta ketahanan pangan. Pembahasan intensif dilakukan pada 26 Maret dan 10 April 2025 bersama OPD teknis seperti Dinas Pertanian, DKP, dan Dinas Koperasi UKM.
Pansus III fokus pada sektor keuangan daerah dan BUMD. Dimulai dengan rapat bersama BPKAD dan Bank Sumsel Babel, Pansus ini juga melakukan kunjungan kerja ke Jamkrida di Lubuklinggau serta menggelar pertemuan lanjutan bersama PT Tirta Sriwijaya dan mitra Jakabaring Sport City.
Pansus IV menelaah sektor infrastruktur dan perencanaan pembangunan. Diskusi dilaksanakan bersama Disperkim, Dinas SDA, Dishub, PUBM-TR, dan dilanjutkan dengan DLHP, Bappeda, dan Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Pansus V membahas sektor sosial, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan keagamaan. Selain berdialog dengan Dinkes, Disnakertrans, Dinsos, Dispora, dan Biro Kesra, Pansus V juga menggali efektivitas penyaluran hibah ke lembaga masyarakat dan keagamaan. Kegiatan ditutup dengan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta dan Anjungan Sumsel di TMII.
DPRD Sumsel Teguhkan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Berbasis Data dan Fakta
Sidang LKPJ ini menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Andie Dinialdie, DPRD Sumsel tidak hanya menjalankan fungsi formal legislatif, tetapi juga menjadi lokomotif evaluasi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Hasil pembahasan dan rekomendasi Pansus akan kami tindak lanjuti demi memastikan bahwa kinerja pemerintahan benar-benar berdampak bagi rakyat Sumsel. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjalankan fungsi pengawasan yang kuat dan berkualitas,” pungkas Ketua DPRD Sumsel.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar-lembaga, DPRD Sumsel terus mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (Adv)
Komentar