Lubuk Linggau, Agustus 2025 — Koreksi anggaran kembali ditemukan dalam audit Tahun Anggaran 2024, kali ini di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Sebanyak 31 paket pekerjaan tercatat memiliki volume fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran yang telah dilakukan, dengan nilai koreksi mencapai Rp845,2 juta.
Fenomena ini mengindikasikan praktik berulang yang melampaui kesalahan administratif biasa. Pekerjaan sudah dibayar sesuai kontrak, tetapi fakta fisik di lapangan tidak menunjang. Dalam dunia konstruksi publik, selisih volume berarti selisih uang rakyat yang tak memberikan hasil nyata.
Celakanya, penyimpangan ini tidak hanya terjadi satu-dua kali, melainkan dalam puluhan paket. Itu menandakan bahwa sistem pengawasan teknis maupun administrasi gagal berfungsi secara efektif. Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi akhir sebelum pembayaran dilakukan?
Dinas PRKP seharusnya menjadi ujung tombak dalam penyediaan infrastruktur permukiman yang layak. Namun ketika paket-paketnya justru menjadi temuan koreksi volume.
Koreksi Rp845 juta ini bukan hanya angka, ini alarm yang menuntut pembenahan. Jika terus dibiarkan, selisih volume terus menggerus APBD.
Komentar