Aspirasipublik.id – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau berulangkali melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari Duman Fachsyal selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara.
Baca : Pagar Puskesmas Karang Dapo 845 Juta, “Tidak Semewah” Anggaran
Baca : Marlinda Sukri; SPM Sudah Namun SPH..?
Informasi didapat, Duman Fachsyal, dicecar banyak pertanyaan dari penyidik terkait peran dirinya dalam kasus surat pengakuan hutang (SPH). Setelah pemeriksaan, Duman, meninggalkan ruangan penyidik diperkirakan pada malam hari. Pemeriksaan terhadap Kepala BKAD Muratara ini dibenarkan oleh pihak Kejari Lubuklinggau.
Baca : Gegara SPH Erwin Syarif Diperiksa Penyidik
Baca : Sekretaris BKAD Muratara Izhar Diperiksa Kasus SPH
flashback, kasus SPH menggunakanan dana alokasi khusus (DAK) bergulir karena adanya laporan masyarakat.
Baca : Bupati Devi Suhartoni Enggan Tanggapi SPH DAK..?
Baca : Penjelasan Kabag Hukum..? SPH Muratara Sederet Pejabat Diperiksa
Terbitnya Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 255 /KPTS/BPKAD/ MRU/2021 Tentang Penetapan hutang belanja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Muratara TA 2020, menimbulkan polemik dan keresahan bagi pihak rekanan.
Baca : Bandel Gigit !! Ditanya SPH Kepala Inspektorat Muratara Membisu
Baca : Rezeki Durian Runtuh SPH Modus Kuras APBD Muratara ?
Alokasi dana DAK yang sejatinya, anggarannya sudah jelas peruntukannya. Namun lemahnya sistem pengelolaan ke uangan daerah Kab. Muratara, dana DAK ini di alihkan untuk kegiatan lain.
Baca : Tekankan Alat Bukti, Kejari Periksa Tiga ASN Terkait SPH
Baca : SPH DAK, Inspektorat Muratara Penuhi Panggilan Kejari
Sementara, keterangan dari Kepala BKAD Muratara, Duman Fachsyal, menyatakan bahwa dana di alihkan untuk membayar “gaji’.
Baca : SPH Muratara, Tiga Kadis Terancam Diperiksa?
Baca : SPH Duman Fachsyal Daftar Pertama Diperiksa Kejari
Baca : Petaka SPH DAK Muratara Masuk Kerana Hukum
Adanya ke keliruan ini, memunculkan polemik dilingkungan Pemkab Muratara dan para kontraktor selaku mitra pemerintah. Dan kasus SPH ini tengah diselidiki oleh Kejari Lubuklinggau berdasar laporan dari masyarakat. (AP75)