Aspirasipublik.id – Prinsip atau aturan pengelolaan keuangan Negara apabila tidak dilaksanakan, tentunya penerima hibah dan pemberi hibah akan mengalami konsekuensi hukum, baik hukum yang sifatnya administrasi dan keperdataan, maupun hukum pidana jika terindikasi korupsi. Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM FP3, Hafiez Noeh. Minggu (7/6).
Baca : Dana Hibah Bawaslu Musirawas Ada Yang Janggal
Menurut Hafiez, di dalam keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) No 0611 KEP 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap berpedoman pada UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004 dan Permenkeu RI No 191/PMK.05/2011.
Baca : Bupati Wajib Desak Bawaslu Musirawas Kembalikan Dana Hibah
Bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke Bawaslu Mura harus melalui proses NPHD yang dilampiri dengan pakta integritas oleh penerima agar penggunaan hibah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam keputusan Bawaslu juga disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana hibah dikirim kepada Bupati ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi.
“Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah harus mendapat laporan dari penerima hibah. Sementara untuk pengawasan dana hibah dapat melibatkan BPKP,” ujar Hafiez.
Namun sangat disayangkan, Ketua Bawaslu Mura, Oktureni Sandhra, bungkam saat dimintakan tanggapannya oleh awak media Aspirasipubliknews.com perihal hasil audit LHP BPK dinomor : 14.A/LHP/XVIII.PLG/04/2020, tanggal 8 April 2020 atas penggunaan dana hibah senilai 250 juta TA 2019 tanpa pertanggungjawaban. Sabtu (6/6).
Penggunaan Dana Hibah di Bawaslu Mura Ada Yang Janggal
Kembali Hafiez mengatakan, disalah satu akun web site berjudul, Dukung Suksesnya Pilkada Mura 2020, Bupati H2G Teken NPHD Ke Bawaslu yang sayangnya telah dihapus, menuliskan sudah ada Penandatanganan NPHD Pemilihan Bupati Tahun 2019.
Di akun web site tersebut Ketua Bawaslu Oktureni Sandhra mengatakan, segala pelaksanaan rangkaian acara termasuk operasional akan dipertanggungjawabkan, seperti penggunaan anggaran sampai dengan teknis pelaksanaan.
Ketua Bawaslu harus terbuka atas temuan BPK, jangan sampai ini menjadi blunder di publik, sampai Hafiez.
“Kita minta Ketua Bawaslu Mura terbuka terkait temuan BPK ini dan kita juga berharap media tetap kritis dan terus menyuarakan persoalan ini. Jika ada indikasi korupsi dalam persoalan dana hibah ini, akan kita laporkan ke penegak hukum”, tegas nya. (AP75)