Aspirasipublik.id – Bukti Kas Umum (BKU) dokumen pertanggungjawaban belanja pada RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara bermasalah. Pengeluaran kas pada BKU tanpa bukti pertanggungjawaban sebesar 1,4 milyar dan dokumen pertanggungjawaban belanja jasa pelayanan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar 2.1 milyar.
Baca : Eks Dir RSUD Rupit dr. Herlina dan Bendahara Diperiksa Kejari
Kepala Inspektorat Muratara, Sudartoni, membenarkan terdapat belanja menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Rupit hampir senilai hampir 4 miliar tanpa pertanggungjawaban diketahui berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun anggaran 2018.
Baca : dr. Jeri Diperiksa SPJ Palsu RSUD Rupit Masuk Penyidikan
“Inspektorat terus bekerja sesuai tupoksi selaku pengawas intern pemerintah, Pemkab telah menerbitkan SK Bupati untuk Majelis pertimbangan dan petugas penagihan terhadap kerugian Negara agar di setor ke rekening KAS Negara”, kata nya.
Baca : Kejari Periksa Tazman, Agus PPTK Alkes-Ipal RSUD Rupit
Baca : Maraton Lismaini Diperiksa Kasus Alkes Dan Ipal RSUD Rupit
Ketua Komisi 2 (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara Hadi Supeno, awalnya menyatakan tidak mengetahui terkait temuan BPK terhadap RSUD Rupit senilai hampir 4 miliar.
Baca : Lismaini Intens Diperiksa Perkara Alkes Dan Ipal RSUD Rupit
Baca : Penyidik Periksa Rekanan Proyek Alkes Dan Ipal RSUD Rupit
Ditanyakan lebih dalam terkait pernyataan Inspektorat telah membentuk Dewan Pertimbangan terkait permasalahan ini, Hadi Supeno baru mengakui bahwa Komisi 2 bersama Inspektorat telah mengadakan rapat mempertanyakan hal ini.
Baca : Kejari Periksa Lismaini Kasus Alkes Dan Ipal RSUD Rupiy
“Saat rapat bersama dengan Inspektorat, kami sudah mempertanyakan hal ini. Komisi 2 tekankan kepada pihak Inspektorat untuk meneliti ketingkat yang lebih jauh supaya permasalahan nya selesai.,” sampai Hadi. (AP75)
