Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Dapil II Palembang menggelar kegiatan reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025 di beberapa kecamatan di Kota Palembang, yakni Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang. Reses ini berlangsung pada 10–17 Februari 2025 dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat.
Reses hari pertama, Senin 10 Februari berlangsung di RS Siti Fatimah, hadir Koordinator reses dapil Palembang 2, Hj Zaitun SH MKn (Gerindra) bersama anggota H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Wakil Ketua II DPRD H. Nopianto, S.Sos., MM (NasDem), Muhammad Yansuri, S.Ip (Golkar), Tamtama Tanjung, SH (Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (PAN).
Koordinator reses dapil Palembang 2, Hj Zaitun SH MKn mengatakan, reses ini adalah dalam rangka menyerap aspirasi.
“Ada banyak aspirasi yang disampaikan terutama terkait infrastruktur. Tentu aspirasi ini akan kami paripurnakan dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dihari kedua, Selasa 11 Februari 2025, sementara itu, H. Nopianto dari Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel menekankan bahwa reses kali ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung harapan masyarakat agar dapat kami perjuangkan dalam kebijakan di tingkat provinsi,” katanya saat hadir di SMA 1 Muhammadiyah.
Lebih lanjut Nopianto menuturkan, salah satu isu utama yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah banjir di beberapa wilayah yang masih menjadi kendala. Warga berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Selain itu, permasalahan infrastruktur lain seperti lampu jalan yang rusak dan kurangnya penerangan di beberapa titik juga menjadi perhatian.
Menanggapi aspirasi yang masuk, DPRD Sumsel berjanji akan merangkum seluruh masukan dalam satu pokok pikiran yang nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait. “Kami akan menyerahkan hasil reses ini kepada pemerintah kota agar dapat ditindaklanjuti secara terbuka dan sesuai dengan kewenangan yang ada,” tambah Nopianto.
Di SMKN 1 Palembang Novianto, Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Partai Nasdem, menjelaskan bahwa P3K merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Bagi yang lulus P3K, mereka akan memasuki status P3K paruh waktu dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK). Bagi yang tidak lulus, akan masuk dalam kategori P3K paruh waktu dan hak-hak mereka akan dibayarkan setelah SK keluar,” ujarnya.
“Yang tidak lulus P3K akan masuk dalam database untuk pengangkatan P3K paruh waktu, dan dapat dilihat dalam Peraturan Kemenpan-RB No. 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu,” sambung Novianto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah provinsi dapat mengajukan kuota P3K, yang kemudian akan disetujui atau disesuaikan oleh BKN. “Jika kuota yang diajukan oleh Provinsi Sumsel disetujui, maka semua yang diajukan akan diangkat, tinggal menunggu anggaran gaji dari pemerintah provinsi,” jelasnya.
Sedangkan di SMAN 15 Palembang, selain permasalahan infrastruktur, aspirasi lain yang disampaikan dalam reses ini adalah mengenai beasiswa bagi siswa.
“Ada siswa yang mempertanyakan masalah beasiswa. Semua aspirasi ini akan kami rangkum dan masukkan dalam laporan reses. Ke depan, hal ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi,” tambahnya.
Anggota DPRD Sumsel, H. Nopianto, menegaskan bahwa sejak pagi pihaknya telah mengunjungi berbagai titik untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat. Ia mengajak warga untuk menyampaikan aspirasi mereka agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Hari ini kami telah mengunjungi beberapa titik, dan Perum Bulog menjadi lokasi terakhir reses. Kami mengajak masyarakat yang hadir untuk segera menyampaikan aspirasinya melalui proposal agar dapat ditindaklanjuti,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Nopianto menambahkan bahwa salah satu fokus utama reses kali ini adalah mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih.
“Salah satu instrumen kunci dalam mencapai ketahanan pangan adalah melalui Bulog. Kami telah berdiskusi mengenai target-target yang harus dicapai agar program swasembada pangan bisa sukses,” tegasnya. (adv/aak)
